Pemerintah Tarik Utang Rp386 Triliun hingga Mei 2026

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang sebesar Rp386 triliun hingga 31 Mei 2026 atau setara 46,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi pembiayaan anggaran selama lima bulan pertama tahun ini masih berjalan sesuai rencana dan dalam kondisi yang terkendali.

"Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Selain pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp6,5 triliun atau minus 4,4 persen dibandingkan target APBN yang sebesar Rp143,1 triliun.

Dengan demikian, total pembiayaan anggaran hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target APBN sebesar Rp689,2 triliun.

Dari sisi fiskal, APBN hingga Mei 2026 mencatat defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp58,6 triliun, yang menunjukkan kemampuan fiskal pemerintah tetap memadai dalam mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang.

Kinerja pendapatan negara juga menunjukkan perbaikan. Hingga Mei 2026, pendapatan negara terkumpul Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target tahunan Rp3.153,6 triliun, tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp958,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun atau meningkat 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun, meningkat 19,9 persen secara tahunan.

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi Rp1.059,3 triliun atau melonjak 52,6 persen secara tahunan. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9 persen, sedangkan belanja non-K/L terealisasi Rp541,6 triliun atau meningkat 47 persen.

Sementara itu, transfer ke daerah masih mengalami kontraksi 4,9 persen secara tahunan dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun.